Teori Komputasi dan Implementasi

Pengantar Komputasi Modern

TUGAS 1

(Individu) 

Teori Komputasi dan Implementasi oleh:

Nama : Ratih Nurdiyani Sari

NPM : 55411894

Kelas : 4IA12

Teori Komputasi

1.      Abstraksi

Menurut beberapa sumber yang menjelaskan tentang teori komputasi, komputasi dapat kita artikan sebagai cara menemukan sebuah permasalahan dengan menggunakan algoritma. Sedangkan secara umum ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu (sains). Referensi(2014-2015)

2.      Pendahuluan

Komputasi sebetulnya bisa diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu sub-bidang dari ilmu komputer dan matematika. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan penadan kertas, atau kapur dan batu tulis, atau dikerjakan secara mental, kadang-kadang dengan bantuan suatu tabel. Namun sekarang, kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Secara umum iIlmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu (sains)^[1].

3.      Pembahasan

Menurut beberapa sumber yang menjelaskan tentang teori komputasi, komputasi dapat kita artikan sebagai cara menemukan sebuah permasalahan dengan menggunakan algoritma. Sedangkan secara umum ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu (sains)^[1].

Komputasi adalah sebuah istilah umum untuk segala jenis pemrosesan informasi untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Komputasi merupakan sebuah subjek dari Komputer Sains, yang menganalisa apa yang bisa maupun tidak bisa dilakukan secara komputasi^[2]. 

Teori komputasi sendiri memiliki dua buah cabang teori yang berbeda yaitu teori kompubilitas dan teori kompleksitas. Berikut penjelasan singkat tentang perbedaan dua teori diatas.

1. Teori komputabilitas adalah memeriksa batasan-batasan berbagai model teoretis komputer, termasuk model yang dikenal paling berdaya.
2. Sedangkan Teori kompleksitas adalah pengkajian traktabilitas oleh komputer; beberapa masalah, meski secara teoretis terselesaikan oleh komputer, tetapi cukup mahal menurut konteks waktu dan ruang, tidak dapat dikerjakan secara praktis, bahkan dengan cepatnya kemajuan perangkat keras computer^[2].

Berikut beberapa implementasi komputasi pada bidang ilmu pengetahuan:

1. Pada bidang Matematika, Terdapat numerical analysis yaitu sebuah algoritma dipakai untuk menganalisa masalah – masalah matematika.
2. Pada bidang Fisika, Terdapat Computational Physics yang mempelajari algoritma numerik untuk memecah kan teori kuantitatif fisika yang ada.
3. Pada bidang Kimia, Terdapat Computational Chemistry yaitu penggunaan ilmu komputer untuk  membantu menyelesaikan masalah kimia, contohnya penggunaan super komputer untuk menghitung struktur dan sifat molekul.
4. Pada bidang Geografi, Terdapat penggunaan komputasi yang diterapkan pada GIS (Geographic Information System) yang berguna untuk menyimpan, memanipulasi dan menganalisa informasi geografi.
5.  Pada bidang  Geologi, Pada bidang geologi teori komputasi biasanya digunakan untuk pertambangan, sebuah sistem komputer digunakan untuk menganalisa bahan-bahan mineral dan barang tambang yang terdapat di dalam tanah.
6. Pada bidang  Ekonomi, Terdapat Computational Economics yang mempelajari titik pertemuan antara ilmu ekonomi dan ilmu komputer mencakup komputasi keuangan, statistika, pemrograman yang di desain khusus untuk komputasi ekonomi dan pengembangan alat bantu untuk pendidikan ekonomi.
7. Pada bidang  Sosiologi, Terdapat Computational Sosiology yaitu penggunaan metode komputasi dalam menganalisa fenomena sosial. 
8. Pada bidang  Biologi, Terdapat Bioinformatics merupakan aplikasi dari teknologi informasi dan   ilmu komputer dalam penelitian bidang biologi molekuler^[3].

Banyak manfaat yang terjadi dengan adanya komputasi modern, diantaranya adalah:

1. Perhitungan-perhitungan kompleks yang bisa mencapai ribuan data dapat dengan mudah dikerjakan manuisa dengan bantuan komputer. Hal ini tentunya dapat mengurangi waktu, biaya dan lain sebagainya.
2. Lahirnya komputer dapat membantu pekerjaan manusia, dalam berbagai bidang. Misalnya pada bidang kedokteran, pertanian, astronomi, teknologi, ekonomi dan lainnya. Bahkan komputer sekarang telah ada dalam hampir semua bidang di dunia ini^[3].

4.      Penutup

Komputasi adalah segala jenis pemrosesan informasi baik berupa perhitungan maupun algoritma yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah dari data inpu dan dapat di implementasikan ke dalam cabang ilmu lainnya.

5.      Referensi

[1] Pengertian Komputasi             : http://id.wikipedia.org/wiki/Komputasi, tanggal akses 17 Maret 2015.

[2] Teori Komputasi                :http://satriosite.blogspot.com/2015/03/teori-komputasi-dan-implementasi-dalam.html, tanggal akses 17 Maret 2015.

[3] Teori Komputasi                : https://amoekinspirasi.wordpress.com/2014/03/16/perkembangan-teori-komputasi-dan-implementasinya/, tanggal akses 17 Maret 2015.

Rencana Bisnis dan Projek Bisnis

Nama        : Ratih Nurdiyani Sari

Kelas        : 4IA12

NPM          : 55411894

Rencana Bisnis

Pada tugas kali ini saya membuat rencana bisnis sesuai prosedur yang sudah di berikan dengan projek bisnis yaitu Arashi.Com yang penjelasannya akan saya jabarkan di tugas selanjutnya.

1.   Regulasi dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk projek saya ini yang pertama kali dilakukan adalah melakukan regulasi dan prosedur berikut penjabarannya. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, ada beberapa istilah yang perlu diketahui. Beberapa diantaranya adalah:

·         Barang, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut benda, baik dalam bentuk bahan baku, setengah jadi, maupun barang jadi yang menjadi objek dari pengadaan barang pemerintah.

·         Jasa, terbagi menjadi Jasa Konsultasi, Jasa Pemborongan dan Jasa lainnya.

·         Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), merupakan pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah,yang diangkat oleh Pengguna Anggara/ Kuasa Pengguna Anggaran.

·         Penyedia barang jasa, merupakan perusahaan maupun badan usaha perseorangan yang menyediakan barang/jasa.

Tata Cara / Metode Pemilihan Penyedia Barang

Ø  Pelelangan

a.   Kelompok Kerja ULP (pejabat pengadaan) memilih metode pemilihan Penyedia.

b.   Untuk pengadaan yang dilakukan melalui pelelangan, metode pemilihan dibedakan menjadi: a) Pelelangan Umum; b) Pelelangan Sederhana; dan c) Pelelangan Terbatas.

c.   Pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode Pelelangan Umum.

d.   Pelelangan Sederhana dapat digunakan untuk pengadaan yang tidak kompleks dan bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

e.   Pelelangan Terbatas dapat digunakan untuk pengadaan dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan Pekerjaan Kompleks.

Ø  Penunjukan Langsung

a.   Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan metode Penunjukan Langsung sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.

b.   Pemasukan Dokumen Penawaran menggunakan metode 1 (satu) sampul.

c.   Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

Ø  Pengadaan Langsung

a.   Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a) merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; b) teknologi sederhana; c) risiko kecil; dan/atau d) dilaksanakan oleh Penyedia orang perseorangan dan/atau badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

b.   Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi.

c.   Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Penyedia dimaksud memiliki kompetensi atau untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian/kuitansi.

d.   Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Selain memilih penyedia jasa dari luar, pengadaan barang dan jasa pemerintah juga bisa dilakukan secara mandiri oleh instansi tersebut. Hal ini memang telah dijelaskan di dalam peraturan yang berlaku. Berbeda dengan menggunakan penyedia barang/jasa diluar institusi, swakelola mengandalkan sumber daya yang ada didalam instansi tersebut untuk merencanakan, mengorganisasi, mengerjakan dan mengawasi secara mandiri proses pengadaan barang dan jasa. Sistem ini bisa dilakukan untuk pekerjaan dengan kriteria khusus seperti:

a.   Pekerjaan yang besaran nilai, sifat, lokasi maupun besaran tidak diminati oleh penyedia jasa.

b.   Pekerjaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan SDM internal institusi tersebut.

c.   Pekerjaan yang pelaksanaan dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat atau SDM instansi tersebubut.

d.   Penyelenggaraan diklat, penataran, lokakarya, seminar, kursus maupun penyuluhan.

e.   Pekerjaan yang tidak bisa dihitung secara rinci yang menempatkan penyedia jasa di dalam posisi yang kurang menguntungkan.

f.    Pekerjaan yang berhubungan dengan proses data, pengujian laboratorium, perumusan kebijakan pemerintah serta system penelitian tertentu.

g.   Proyek percontohan khusus yang belum pernah dilakukan oleh penyedia barang/jasa.

h.   Pekerjaan yang bersifat rahasia di lingkungan instansi tersebut.

Dari kriteria diatas, kita mengetahui bahwa swakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah hanya bisa dilakukan pada keadaan tertentu. Meskipun telah diatur dengan aturan diatas, sering ditemui kesalahan interpretasi dan persepsi di dalam instalasi tersebut. Oleh karenanya, perlu dilakukan penjabaran yang spesifik sebelum memutuskan untuk menjalankan metode swakelola.

Prinsip Dasar Pengadaan

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dasar sebagai berikut:

1.   Transparan: semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara peninjauan, hasil   peninjauan, dan penetapan penyedia barang/jasa harus bersifat terbuka bagi penyedia barang/jasa yang berminat dan mampu tanpa diskriminasi;

2.   Adil:  tidak diskriminatif  dalam memberikan perlakuan bagi semua calon  penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan  kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apa pun;

3.   Bertanggung jawab:  mencapai sasaran baik fisik, kualitas,  kegunaan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan  prinsip-prinsip dan  kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;

4.   Efektif: sesuai dengan  kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat  memberikan manfaat  yang sebesar-besarnya bagi para pihak terkait;

5.   Efisien: menggunakan dana, daya, dan fasilitas  secara optimum untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan biaya yang wajar dan tepat pada waktunya;

6.   Kehati-hatian: berarti senantiasa memperhatikan atau patut menduga terhadap informasi, tindakan, atau bentuk apapun sebagai langkah antisipasi untuk menghindari kerugian material  dan imaterial  selama  proses pengadaan, proses pelaksanaan pekerjaan,  dan paska pelaksanaan pekerjaan;

7.   Kemandirian:  berarti  suatu keadaan dimana pengadaan barang/jasa dikelola secara profesional tanpa  benturan  kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun;

8.   Integritas: berarti pelaksana pengadaan barang/jasa harus berkomitmen penuh untuk memenuhi etika pengadaan;

9.   Good   Corporate  Governance: Memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Etika Pengadaan

Semua fungsi/pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

1.   Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

2.   Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;

3.   Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, penurunan kualitas  proses pengadaan, dan hasil pekerjaan;

4.   Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;

5.   Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan;

6.   Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian;

7.   Tidak  menyalahgunakan   wewenang dan  melakukan  kegiatan bersama dengan tujuan  untuk keuntungan pribadi, golongan,  atau pihak lain  secara langsung  atau tidak langsung;

8.   Tidak menerima, menawarkan, dan atau berjanji akan memberi hadiah, imbalan, atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

2.   Sumber Informasi

Sumber informasi bisa di dapat dari mana saja contohnya dengan mencari informasi di media sosial seperti Facebook, Twiiter, Berita Online dll, selain itu bisa mensurvey langsung dengan bertanya pada warga sekitar. Sedangkan untuk pengadaan barang bisa dilakukan dengan mensurver pabrik atau pusat pengadaan barang dengan datang dan mencari informasi langsung kesana.

3.   Menyusun Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference (KAK/TOR)

Dan yang terakhir kita akan menyusun kerangkan acuan kerja untuk projek yang saya buat ini. KAK/TOR sendiri adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. Dengan kata lain, Kerangka Acuan Kerja berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. KAK/TOR sendiri disusun dengan format yang umum (Why, What, Who, Whom,Where, How) , sebagai berikut :

A. Latar Belakang Permasalahan - Why

Latar belakang permasalah mengenai pengadaan ini tentunya dikarenakan adanya kebutuhan, baik kebutuhan untuk pengembangan Existing System maupun kebutuhan implementasi primer/pertama kali. Jadi 3 (tiga) hal yang terdapat didalam bagian/bab ini adalah : Gambaran Umum, Dasar Hukum dan Alasan Kegiatan Pengadaan SIMRS dilaksanakan.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan - What

Ruang Lingkup Pengadaan (Uraian Kegiatan)

Bagian ini berisi penjelasan mengenai uraian umum pelaksanaan kegiatan, serta metode pengadaan (procurement) apakah melalui lelang terbuka, penunjukan langsung ataupun bentuk lainnya. Selain itu ruang lingkup kegiatan ini juga mengandung penjelasan global mengenai beberapa hal seperti hasil requirement/analisa kebutuhan, kegiatan desain sistem, development, integrasi sistem, pengujian sistem, dokumentasi teknik & non teknis, transfer knowledge, implementasi (go live). Dan masing-masing kegiatan disebutkan juga deliverable/outputnya.

Ruang Lingkup Sistem

Ruang lingkup sistem berisi penjelasan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni Software, Hardware dan Brainware. Dari segi software perlu modul-modul apa saja yang diperlukan oleh rumah sakit, sesuai dengan analisa kebutuhan awal. Setiap rumah sakit akan berbeda kebutuhannya sesuai dengan unit/bagian yang ada di dalamnya, tipe rumah sakit (umum/khusus/swasta, rs pendidikan, penerapan BLUD, dll). Ruang lingkup mengenai Hardware tentunya berhubungan dengan kebutuhan modul-modul softwarenya. Dan ruang lingkup brainware mencakup kebutuhan SDM penanggung jawab dan pelaksana kegiatan

Ruang Lingkup Pekerjaan (Batasan Kegiatan)

Batasan kegiatan perlu dibuat, karena indikator kata “project” adalah ada awal dan ada akhir.

C. Maksud, Tujuan & Manfaat Kegiatan

Maksud & Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan ini tentunya masih berhubungan dengan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di bagian sebelumnya

Manfaat Kegiatan

Manfaat-manfaat kegiatan secara umum seperti :

• Memudahkan seseorang mencari peralatan dan aksesoris computer dengan harga yang terjangkau.
• Memudahkan seseorang mencari tempat maintenance yang terjangkau publik.
• Mencari brainware yang sesuai dengan perusahaan.

D. Cara Pelaksanaan Kegiatan - How

Dengan cara membangun tempat pelaksanaan yang terjangkau dan menyediakan kebutuhan selengkap mungkin.

E. Tempat Pelaksanaan Kegiatan - Where

Strategis dan mudah di jangkau.

F. Persyaratan dan Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Owner atau pemilik dan pemegang saham.

Persyaratan Umum              : Persyaratan umum lebih mengacu kepada persyaratan administratif dan teknis bagi calon vendor/konsultan yang akan melaksanakan kegiatan ini.

Persyaratan Personil/SDM     : Persyaratan personil/SDM berisi informasi tentang posisi/jabatan yang diperlukan serta tingkat pendidikan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya.

G. Jadwal Kegiatan

Berisi informasi mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan dari awal sampai dengan serah terima maupun masa maintenance/garansi.

H. Total Biaya Yang Diperlukan

Anggaran yang perlu disusun untuk mengetahui besaran total biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengadaan ini.

I. Indikator Output (Kuantitatif & Kualitatif)

Indikator output dipergunakan sebagai Project Goal (Objectives) dari kegiatan, baik berupa yang terukur maupun yang tidak terukur.

Gambaran Umum

Projek dan rencana bisnis yang saya buat adalah sebuah toko yang menyediakan peralatan, aksesoris, software computer dan barinware. Brainware yang dimaksud disini adalah tenaga-tenaga terlatih yang siap ditempatkan diberbagai perusahaan yang memerlukan tenaga maupun keahlian kami dibidang TI yang diberi nama Arashi.Com atau Arashi Computer yang penempatannya sedang kami usahakan dengan survey maupun seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya.

Sumber:

https://aridink3x.wordpress.com/2013/01/09/ringkasan-materi-berkaitan-dengan-prosedur-atau-tatacara-pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia/

http://edukasi.kompasiana.com/2012/02/04/menyusun-kerangka-acuan-kerjaterm-of-reference-kaktor-untuk-pengadaan-simrs-432770.html

Tugas 2 Softskill

Nama  : Ratih Nurdiyani Sari

NPM   : 55411894

Kelas  : 4IA12

REGULASI DAN PROSEDUR PENDIRIAN PERUSAHAAN

Terdapat beberapa macam badan usaha yang bisa di pilih saat ingin mendirikan bisnis secara resmi. Jenis-jenis badan usaha yang paling banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu perusahaan perseorangan, firma, CV, PT, koperasi dan yayasan.

Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang biasanya didirikan oleh individu dan dikelola secara Mandiri oleh satu orang. Umumnya modal untuk sebuah perusahaan perseorangan juga berasal dari satu orang saja.

Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa semua konsekuensi yang datang dari pengelolaan usaha akan ditanggung dan dinikmati oleh si entrepreneur atau pemiliknya sendiri. Dan karena sumber modalnya dari pendanaan pribadi, maka tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dari aset perusahaan.

Jenis usaha perusahaan perseorangan umumnya berupa berbagai macam bisnis rumah tangga (home industry). Di samping itu, bisa juga berbentuk berbagai macam usaha berbentuk toko kelontong atau ritel, aneka bentuk usaha rumah makan, percetakan, dan sebagainya.

Surat Perjanjian Kontrak

Adalah Surat Perjanjian antara dua pihak yaitu Pihak Pemberi Tugas/Owner dengan Pihak Penerima Tugas/Pemborong sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :

• Para pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama,jabatan dan alamat.
• Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang / jasa yang diperjanjikan.
• Hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam perjanjian
• Nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat - syarat pembayaran.
• Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci
• Tempat dan jangka waktu penyelesaian / penyerahan dengan disertai jadual waktu penyelesaian / penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya.
• Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan / atau ketentuan mengenai kelaikan.
• Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya
• Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak
• Ketentuan mengenai keadaan memaksa
• Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan.
• Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja
• Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan
• Ketentuan mengenai penyelesaian pekerjaan

Jenis-jenis Badan Usaha Di Indonesia

1. FIRMA

Firma (dari bahasa Belanda venootschap onder firma; secara harfiah: perserikatan dagang antara beberapa perusahaan). Keberadaan Firma (Fa) sebagai salah satu bentuk badan usaha secara yuridis diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Tepatnya pengaturan tentang Firma dijelaskan dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD. Pengertian firma secara sederhana dijabarkan dalam pasal 16 KUHD, yakni,
“Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalan kan perusahaan dengan nama bersama “ Ketentuan pasal 16 harus dikaitkan dengan pasal 17 dan 18 KUHD. Dengan mencermati secara saksama ketiga pasal diatas,pengertian firma dapat dirumuskan sebagai berikut : Firma adalah suatu persekutuan perdata yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama,dimana tiap-tiap anggota firma yang tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas seluruh utang firma secara renteng.

Dari rumusan diatas, dapat diketahui karakteristik Firma adalah :

a.    Menyelenggarakan Perusahaan

b.    Mempunyai nama bersama

c.    Adanya tanggung jawab renteng

d.    Pada asasnya tiap-tiap anggota firma dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga

2. Koperasi.

Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan.prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah

·         Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela

·         Pengelolaan yang demokratis,

·         Partisipasi anggota dalam ekonomi,

·         Kebebasan dan otonomi,

·         Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

·         Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

·         Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

·         Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota

·         Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

·         Kemandirian

·         Pendidikan perkoperasian

·         Kerjasama antar koperasi

3. BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Badan Usaha Milik Negara (atau BUMN) ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN bukan pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu Perjan, Perum dan Persero. Dengan mengelola berbagai produksi BUMN,pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat.Karena,apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,maka dapat dipastika bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat.

Manfaat BUMN:

·         Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.

·         Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja.

·         Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat.

·         Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa,baik migas maupun non migas.

·         Menghimpun dana untuk mengisi kas negara ,yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.

4. PERSERO.

Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan > (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Jadi dari uraian di atas, ciri-ciri Persero adalah:

·         Tujuan utamanya mencari laba (Komersial)

·         Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham

·         Dipimpin oleh direksi

·         Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta

·         Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero)

·         Tidak memperoleh fasilitas Negara

Contoh perusahaan yang mempunyai badan usaha Persero antara lain:

·         PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

·         PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

·         PT Garuda Indonesia (Persero

·         PT Perusahaan Pertambangan dan Minyak Negara (Persero)

5. BUMS (BADAN USAHA MILIK SWASTA)

Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, bidang- bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah firma dan persekutuan komanditer alias cv. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait.

Prosedur Dan Legalitas

Pendirian Perusahaan

Dalam membangun sebuah badan usaha, kita harus memperhatikan beberapa prosedur peraturan perizinan untuk mendirikan badan usaha, seperti :

• Tahapan Pengurusan Izin Pendirian

Bagi perusahaan skala besar hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil akhir pada tahapan ini adalah sebuah izin prinsip yang dikenal dengan Letter of Intent yang dapat berupa izin sementara, izin tetap hinga izin perluasan. Untuk beberapa jenis perusahaan misalnya, sole distributor dari sebuah merek dagang, Letter of Intent akan memberi turunan berupa Letter of Appointment sebagai bentuk surat perjanjian keagenan yang merupakan izin perluasan jika perusahaan ini memberi kesempatan pada perusahaan lain untuk mendistribusikan barang yang diproduksi. Berikut ini adalah dokumen yang diperlukan, sebagai berikut :

-      Tanda Daftar Perusahaan

-      NPWP

-      Bukti Diri

Selain itu terdapat beberapa izin lainnya yang harus dipenuhi yaitu :

-      Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dikeluarkan oleh Dep. Perdagangan.

-      Surat Izin Usaha Indrustri (SIUI) dikeluarkan oleh Dep.Perindustrian

-      Izin Domisili

-      Izin Gangguan

-      Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

-      Izin dari Dep.Teknis

• Tahapan pengesahan menjadi badan hukum

Tidak semua badan usaha mesti ber badan hukum. Akan tetapi setiap usaha yang memang dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku. Izin yang mengikat suatu bentuk usaha tertentu di Indonesia memang terdapat lebih dari satu macam. Adapun pengakuan badan hukum bisa didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), hingga Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA).

• Tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani

Usaha dikelompokkan kedalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengurusan izin disesuaikan dengan departemen yang membawahinya seperti kehutanan, pertambangan, perdagangan, pertanian dsb.

• Tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan dan izin dari departemen lain.

Yang terkait Departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun diluar itu, badan usaha juga harus mendapatkan izin dari departemen lain yang pada nantinya akan bersinggungan dengan operasional badan usaha misalnya Departemen Perdagangan mengeluarkan izin pendirian industri pembuatan obat berupa SIUP. Maka sebgai kelanjutannya, kegiatan ini harus mendapatkan sertifikasi juga dari BP POM, Izin Gangguan atau HO dari Dinas Perizinan, Izin Reklame, dll.

Sumber         : http://nadiayashinta.blogspot.com/2013/11/regulasi-dan-prosedur-pendirian.html

Komentar      :

Sebelum seseorang membangun suatu usaha atau perusahaan terlebih dahulu orang tersebut harus mengetahui prosedur-prosedur apa saja yang harus dilakukan sebelum membangun usahanya dan penting juga mengetahui jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia agar orang tersebut tidak melakukan kesalahan saat meminta perizinan usaha. Setelah orang itu paham barulah dia memulai tahapan dalam pembangunan usahanya tersebut.

Dalam membangun usaha seseorang harus melakukannya sesuai prosedur tetapi sayangnya prosedur yang ada justru membuat ruwet atau repot para pelaku usaha. Sulitnya mendapat izin serta banyaknya prosedur yang harus dilaksanakan membuat enggan para calon wirausahawan muda membangun usahanya. Untuk itu pemerintah harus lebih memperhatikan dan mendukung lagi minat para wirausahawan muda untuk membangun usahanya.